March, 2026
Sangga Canopy
Memperkuat Tata Kelola Hutan untuk Masa Depan yang Tangguh
Memajukan Hak Masyarakat Adat dan Memulihkan Konektivitas Hutan
Penguatan tata kelola hutan berarti membangun sistem yang adil dan inklusif untuk melindungi hutan sekaligus mendukung masyarakat lokal. Di lanskap Bentarum, hal ini dilakukan melalui pengakuan hak masyarakat adat, peningkatan praktik pengelolaan lahan, dan penguatan kolaborasi antara masyarakat, perusahaan, serta pemerintah. Dengan mendorong dialog, membangun kepercayaan, dan memanfaatkan teknologi pemantauan, kami berupaya mencegah konflik, memulihkan sistem agroforestri tradisional, dan melindungi keanekaragaman hayati. Upaya ini menjadi bagian utama dari program Sangga Canopy agar konservasi dan pembangunan dapat berjalan beriringan.
Mendorong Hutan Adat untuk Memperkuat Hak Masyarakat Adat
Masyarakat adat di Bentarum belum memiliki hak formal untuk mengelola hutan mereka sehingga rentan terhadap tekanan dari pihak luar dan terbatas dalam menjalankan tata kelola tradisional. Hutan Adat menjadi solusi karena memungkinkan pengalihan kepemilikan kawasan dari negara kepada masyarakat adat.
Peta indikatif pemerintah tahun 2024 menunjukkan sekitar 29.886 hektare berpotensi menjadi kawasan perhutanan sosial. Namun, analisis kami memperkirakan hingga 190.325 hektare dapat memenuhi syarat sebagai Hutan Adat.
Hingga saat ini, pengajuan seluas 98.776–119.126 hektare di 10–11 desa telah diajukan dan sedang melalui proses pengakuan hukum di Indonesia.
Memfasilitasi Pengelolaan Lahan Tingkat Desa yang Terstandarisasi
Desa-desa di Bentarum menghadapi lanskap yang terfragmentasi akibat tumpang tindih kategori lahan dan sistem pengelolaan, sehingga menyulitkan perencanaan terpadu. Dua instrumen dengan kewenangan hukum paling besar untuk mengatasi persoalan ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahunan. Untuk mendukung penyusunan dokumen tersebut, kami terlebih dahulu mengembangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRW Desa). Perencanaan tata ruang desa memberikan kerangka bagi masyarakat untuk memetakan penggunaan lahan yang ada, menyepakati prioritas pengelolaan, serta mengoordinasikan pembangunan di berbagai kategori lahan. Rencana ini menjadi pedoman dalam memasukkan prioritas konservasi ke dalam instrumen resmi desa seperti RPJMDes dan RKPDes.
Kami bekerja sama dengan masyarakat desa untuk mengintegrasikan rencana tata ruang tersebut ke dalam RPJMDes dan RKPDes, sehingga tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan tercermin dalam dokumen perencanaan resmi desa. Selanjutnya, rencana tersebut dapat dimasukkan ke dalam anggaran tahunan desa (dana desa) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Di Sungai Ajung, kami menyelaraskan pengelolaan Hutan Adat seluas 2.567,85 hektare dan Hutan Desa seluas 3.325 hektare, sekaligus melakukan zonasi penggunaan lahan lainnya serta mengidentifikasi habitat penting bagi tiga spesies prioritas kami: owa Abbott, lutung tiga warna, dan kucing kepala datar. Kucing kepala datar merupakan salah satu dari lima spesies kucing kecil Kalimantan yang paling sedikit diketahui. Hingga kini, kurang dari 50 foto spesies tersebut pernah terdokumentasikan. Kami berhasil memperoleh enam rekaman kamera jebak kucing kepala datar dan beberapa kali melakukan pengamatan langsung di Bentarum. Tingginya tingkat deteksi ini tergolong sangat tidak biasa dan menarik perhatian para konservasionis internasional. Bersama mereka, kami telah menyusun rencana untuk mengurangi perburuan spesies tersebut.
Menyediakan Ruang bagi Masyarakat Desa untuk Menyelesaikan Sengketa
Sengketa batas wilayah dan konflik lahan sering terjadi di kawasan yang tumpang tindih dengan konsesi industri atau taman nasional. Di Bentarum, perselisihan antara masyarakat Dayak Tamambaloh dan Dayak Iban di Menua Sadap dan Pulau Manak telah menghambat proses pengajuan Hutan Adat selama puluhan tahun.
Kami menyediakan ruang agar masyarakat dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara mandiri, dengan memfasilitasi dialog apabila diperlukan serta menghidupkan kembali nilai budaya seperti Ensama, yaitu prinsip persaudaraan dan persatuan. Pada periode 2023–2025, upaya ini menghasilkan kesepakatan bersejarah dan persetujuan resmi untuk melanjutkan proses Hutan Adat di kedua desa tersebut.
Membangun Kesepakatan antara Perusahaan dan Masyarakat
Konsesi di Bentarum membawa pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja, tetapi juga dapat menyebabkan fragmentasi hutan dan memicu ketegangan dengan masyarakat lokal. Kami berupaya memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dengan mendukung kepatuhan terhadap regulasi serta memfasilitasi dialog antara perusahaan dan masyarakat desa. Diskusi tersebut dapat menghasilkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kesepakatan pengelolaan bersama yang memperkuat tata kelola hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, kami sedang menjalin komunikasi dengan pemegang konsesi dan masyarakat untuk mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan mengintegrasikan kawasan konsesi dengan wilayah yang sedang mengajukan Hutan Adat.
Mengembangkan Koridor Hutan Multipihak
Konektivitas hutan di Bentarum telah terfragmentasi oleh jalan, lahan pertanian, dan konsesi sehingga menimbulkan tantangan bagi pergerakan satwa liar. Kami mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengamankan koridor seluas 107.765 hektare yang menghubungkan Danau Sentarum dan Betung Kerihun.
Pendekatan kami bersifat pragmatis, yaitu memperkuat konektivitas di berbagai tipe penggunaan lahan sambil tetap mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui rencana pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Desa, perencanaan tata ruang desa, serta kerja sama dengan pemegang konsesi, kami berupaya menjaga jalur aman bagi satwa liar dan mengurangi dampak jalan, sehingga koridor ini dapat bermanfaat bagi manusia maupun alam.
Membentuk Kelompok Kerja yang Dipimpin Pemerintah
Konservasi hutan dan spesies di lanskap yang luas dan memiliki berbagai fungsi penggunaan lahan memerlukan kolaborasi serta kepemimpinan yang kuat. Kami mendukung pembentukan kelompok kerja yang dipimpin pemerintah untuk menyatukan para pemangku kepentingan dalam satu fasilitasi resmi. Pada tahun 2025, Sangga Bumi bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat membentuk Kelompok Kerja Kucing Kecil. Kelompok ini berfokus pada spesies seperti kucing kepala datar, macan dahan Sunda, dan kucing marmer. Inisiatif ini mendorong penyusunan strategi konservasi kucing kecil di tingkat provinsi, dengan Bentarum ditetapkan sebagai kawasan prioritas.
Pemantauan Lanskap Berbasis Teknologi
Model konservasi tradisional umumnya masih bergantung pada patroli lapangan yang mahal, meskipun teknologi pemantauan terus berkembang. Kami memanfaatkan citra satelit, drone, sensor bioakustik, dan kamera jebak untuk memantau hutan secara lebih efisien. Melalui program magang STEM Futures, pemuda Dayak di Bentarum belajar memantau perubahan penggunaan lahan menggunakan citra Sentinel-2 dan PlanetScope, memverifikasi deforestasi dengan drone, serta mengumpulkan data keanekaragaman hayati melalui kamera jebak dan sensor akustik. Pendekatan berbasis teknologi ini menghasilkan informasi konservasi secara waktu nyata sekaligus memperkuat pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Pemulihan Hutan melalui Tembawang, Sistem Agroforestri Tradisional
Kawasan terdegradasi di Bentarum memberikan peluang untuk memulihkan konektivitas hutan sekaligus mendukung mata pencaharian masyarakat. Kami mengembangkan tembawang, yaitu sistem agroforestri tradisional Dayak yang menggabungkan pohon buah, tanaman kayu, dan tanaman obat di bekas lahan budidaya. Di Labian, kami telah membangun tembawang seluas 12 hektare dengan 10.000 bibit dari 58 spesies, termasuk pohon bernilai ekonomi tinggi seperti jengkol, rambutan, gaharu, dan petai. Program ini memberikan manfaat ekologis sekaligus potensi keuntungan ekonomi di masa depan.
Mengembangkan Basis Data Keanekaragaman Hayati Tingkat Lanskap
Perencanaan penggunaan lahan yang efektif di Bentarum memerlukan data keanekaragaman hayati yang kuat. Namun, sebagian besar kawasan ini masih kekurangan data. Kami melakukan survei vegetasi dan vertebrata, studi kamera jebak, serta penilaian okupansi spesies untuk membangun basis data yang komprehensif dan mengidentifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi. Temuan kami mencakup populasi terbesar yang diketahui dari lutung tiga warna berstatus Kritis serta kepadatan populasi owa Abbott yang masih layak bertahan, disertai catatan langka mengenai spesies kucing kecil seperti kucing kepala datar. Data ini menjadi dasar penyusunan strategi konservasi yang lebih terarah dan perencanaan konservasi tingkat provinsi.
